Resmi, Pemerintah Buka Pendaftaran 19.210 CPNS

Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran 19.210 CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur secara resmi telah mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Asma mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, yang terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi putra-putri lulusan terbaik (cumlaude) serta putra-putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuota mencapai 468 orang, sedangkan putra-putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, gormasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Adapun formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis Keimigrasian.

“Kuota untuk penjaga lapas mencapai 14 ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Asman dalam di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/7/2017).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 di antaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian.

Dikatakan Asman, untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Bahasa Asing.

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui sscn.bkn.go.id pada 1 – 31 Agustus.

Seperti halnya tahun sebelumnya, satu pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB).

Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya.

"Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya

Mendag Wajibkan Pengusaha Beras Laporkan Stok ke Pemerintah

Mendag Wajibkan Pengusaha Beras Laporkan Stok ke Pemerintah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali melakukan penataan terhadap komoditas pangan pokok. Kali ini, Kemendag melakukan pembenahan terhadap tata niaga beras.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dengan penataan ini, pihaknya mewajibkan para pengusaha dan distributor beras untuk mendaftarkan diri ke Kemendag. Selain itu, pengusaha dan distributor tersebut juga harus selalu melaporkan stok beras yang dimilikinya.

"Beberapa hal yang sudah kami sampaikan untuk segera dilakukan yaitu, pertama agar seluruh pengusaha terdaftar dalam waktu segera. Bulan ini harus sudah selesai pendaftaran, karena itu permintaan kami sudah lama. Permendag sudah lami, kami menyampaikan ini sudah lama. Jadi pengusaha terdaftar, gudangnya terdaftar dan posisi stoknya juga harus dilaporkan dan di-update," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Enggar menyatakan, ada dua faktor utama yang membuat tata niaga beras ini penting. Pertama, hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi aksi penimbunan beras. Selain itu bagi pengusaha dan distributor, adanya aturan ini diharapkan bisa menghindarkan mereka dari tuduhan penimbunan beras.

"Tadi kami sampaikan, ini akan jadi kepentingan bersama antara pemerintah dan para pengusaha. Ada kekhawatiran pengusaha kemudian dituduh menimbun," kata dia.

Dan kedua, bagi pemerintah, adanya aturan tersebut juga memberikan kepastian akan stok beras yang ada, baik di tangan pengusaha dan distributor. Dengan demikian, pemerintah bisa mengambil langkah secara cepat jika terjadi gejolak harga.

"Tetapi kita pun ada kekhawatiran kalau datanya tidak akurat akibat informasi yang diberikan tidak tepat. Upaya pemerintah, khususnya Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya luar biasa sehingga stok pangan kita berdasarkan data sementara yang kami miliki itu berlebih. Tetapi ini akan lebih akurat lagi, manakala seluruh pedagang dan pengusaha mendaftarkan dan melaporkan posisinya. Maka tingkat akurasinya akan lebih tepat," jelas dia.